/Peran Pendidik dalam era Kapitalisasi Pendidikan

Peran Pendidik dalam era Kapitalisasi Pendidikan

Pendidikan menurut undang-undang sisdiknas nomor 20 tahun 2003 pasal 1 ayat 1 adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Semua manusia membutuhkan dan layak mendapat pendidikan. Bukan hanya untuk mereka yang mampu secara ekonomi maupun secara psikis. Dalam memperlancar proses pendidikan untuk itu dibutuhkan peserta didik dan pendidik. Pendidik  adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Sedangkan peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu (UU SISDIKNAS nomor 20 tahun 2003).

Kapitalisasi pendidikan merupakan sistem yang harus dihancurkan dalam proses pendidikan saat ini. Dimana hanya uang yang berkuasa, rakyat yang tidak mempunyai uang tidak dapat memperoleh pendidikan. Kapitalisasi ini juga membatasi gerak peserta didik untuk belajar kritis, belajar menciptakan sesuatu yang berguna untuk hidupnya. Lalu pertanyaannya apa peran pendidik saat ini? Jika semua peserta didik menjadi pelanggan bukan pelajar yang sesungguhnya. Pendidik bertanggungjawab atas keberhasilan peserta didiknya. Sebuah bangsa tidak akan maju bila seorang guru hanya memberi sebagian ilmu kepada muridnya.       Pendidikan adalah sektor jasa yang diyakini oleh semua orang untuk memperbaiki generasi masa depan, namun jika kita lihat realitanya sekarang bahwa pendidikan bukan lagi sebagai alat untuk memperbaiki generasi tapi dia sebagai sektor yang mudah bagi pemodal untuk melakukan eksploitasi dan negara sebagai fasilitasnya dan itu terbukti dari beberapa regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah hari ini, misalnya pada Undang-Undang sisdiknas nomor 20 tahun 2003, Sangat jelas Undang-Undang Sisdiknas justru hendak menggerakkan pendidikan nasional kita pada arah liberalisasi, Ini terlihat pada Pasal 9 UU Sisdiknas, yang menyatakan bahwa “masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan”, dan Pasal 12 Ayat 2 (b) yang memberi kewajiban terhadap peserta didik untuk ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, terkecuali bagi yang dibebaskan dari kewajibannya sesuai undang-undang yang ada.

Persoalan di atas terasa berbeda dengan UUD 1945 yang diamandemen, menyatakan secara tegas pada Pasal 31 Ayat (2), “setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”. Tidak haya itu adanya PP No 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, keputusan Menteri dan regulasi-regulasi  lainnya, kesemua regulasi tersebut adalah mensyaratkan lahirnya liberalisasi sektor pendidikan dalam artian memberikan legitimasi secara hukum seperti praktik BLU (Badan Layanan Umum) contohnya praktik BLU di Universitas Lampung, Surabaya dan termasuk Universitas Mataram, otonomi kampus, UU No 09 2009 BHP yang akhirnya batal demi hukum, hadirnya lembaga-lembaga perbankkan untuk keperluan sirkulasi modal tingkat satuan pendidikan semuanya sebagai dasar dari keperluan keuntungan (profit oriented).

Kedua persoalan anggaran pendidikan, Negara dalam hal ini rezim borjuasi secara sengaja melanggar UUD 1945 yang mewajibkan Negara untuk merealisasikan anggaran minimal sebesar 20%, pada kenyataannya belum terealisasikan sepenuhnya, tapi dengan teriakan lantang sang penguasa mengatakan bahwa anggaran pendidikan sudah  terealisasi sepenuhnya padahal didalam 20% terdapat gaji guru, biaya iklan, dan lain-lain.

Peran pendidik untuk lepas dari sistem tersebut agar membenarkan ungkapan “guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa” karena sekalipun ilmunya akan direbut oleh murid, beliau tetap rela dan tidak menuntut apa-apa. Menjadi pendidik adalah panggilan jiwa, tidak semua orang dapat menjadi pendidik dalam era kapitalisasi ini. Satu yang perlu calon penddik atau telah menjadi tenaga pendidik pahami, dari kalimat seseorang sarjana pendidikan muda seperti berikut “mengajar bukan mata pencaharian, namun pengabdian”. Jadilah pendidik yang mengabdi untuk bangsa dan negara. Bukan untuk kepentingan diri sendiri J selamat hari guru 25 November ! –abr-

Be Sociable, Share!