/Prostitusi Kian Marak, Ada yang Salah dengan Produk Hukum KUHP dan UU Kita

Prostitusi Kian Marak, Ada yang Salah dengan Produk Hukum KUHP dan UU Kita

LPM Progress – Ramainya perbincangan tentang prostitusi online belakangan ini kian marak. Ditambah kasus yang terjadi pada seorang artis FTV yang wajahnya sudah dikenal oleh publik. Kasus yang pada akhirnya menyeret banyak artis di dalamnya menjadi sebuah polemik baru. Hal ini terjadi karena bukan saja soal harga prostitusinya, tetapi karena prostitusi ini terjadi pada kalangan artis yang ekonominya dapat dikatakan stabil. Namun dibalik kisruhnya prostitusi online, banyak orang tidak mengetahui bahwa ada hal-hal yang tidak wajar. Dan ketidakwajaran ini terjadi terus menerus, sehingga mencerminkan bahwa ada yang tidak beres dan harus dibenahi dalam ranah hukum.

Kasus 80 juta ini sebenarnya memuat banyak sekali intrik yang mencerminkan rapuhnya produk hukum dan produk politik di Indonesia. Bukan saja akhirnya mempertontonkan kerapuhan itu, tetapi juga sekaligus menjadi sebuah diskursus yang memperlihatkan cara berpikir masyarakat kita. Dari kasus prostitusi online yang belakang sedang diperbincangkan misalnya, publik beramai-ramai menghakimi pekerjanya dengan tanpa belas kasihan. Bahkan kata-kata menjatuhkan serta keji juga dilontarkan. Sehingga terlihat sekali bahwa masyarakat kita hari ini bukan menjadi seorang yang mampu menilai orang lain berdasarkan apa yang dilakukan, tetapi masyarakat kita juga sekaligus menjadi hakim bagi pekerja itu. Sesuatu hal yang merisaukan sebenarnya, mengingatkan pembunuhan karakter ini dapat berbuntut panjang dan bisa saja berakhir dengan hal-hal yang tidak diinginkan.

sumber : dok. pribadi/Yazid Fahmi

Dalam sebuah forum yang diadakan pada 24 Januari 2019 membahas tentang Perang Terhadap Prostitusi Online dan Kejahatan Pada Perempuan, mencoba mengubah persepsi bahwa ada ketidakadilan dalam hukum dan undang-undang kita hari ini. Acara yang dihadiri oleh Yohana Yembise (Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak), Hetifah Sjaifudian (Anggota DPR Komisi X Fraksi Golkar), Ajeng Ratna Suminar (Mantan Anggota DPR Komisi 1), Adriana Venny (Komisioner Komnas Perempuan), Ade Armando (Akademisi UI) serta Artis Jane Shalimar menyikapi bahwa ada yang tidak beres dengan hukum kita dalam hal prostitusi. Ajeng Ratna Suminar menjelaskan lebih gamblang bagaimana hukum di Indonesia bukan saja menjadikan korban prostitusi dapat dikriminalisasi dan menjadi tersangka pornografi dan pornoaksi, tetapi juga korban yang dijadikan tersangka ini akan mendapat hukuman paling berat dari mucikari ataupun para penikmat prostitusi.

Pengadilan kita juga hingga saat ini tidak ramah terhadap korban-korban pelecehan seksual, salah satu faktor yang menurut Ajeng semakin bertambahnya kasus-kasus kekerasan pada perempuan dan prostitusi. Hal itu terjadi karena para korban pelecehan dan kekerasan seksual harus memperagakan bagaimana mereka dilecehkan untuk dijadikan bukti, jika itu tidak diperagakan maka tidak ada bukti dalam kasus pelecehan dan kekerasan seksual itu. Sedangkan tidak akan ada perempuan yang mau melakukan reka adegan bagaimana mereka dilecehkan menurut Ajeng.

Jane Shalimar artis yang belakangan menjadi perbincangan sekaligus korban bullying karena dianggap terlalu ikut campur dalam kasus prostitusi yang baru-baru ini terjadi, mengatakan dalam forum tersebut “Label artis dan selebritis inilah yang membuat prostitusi online ini menjadi sangat istimewa.” Namun tidak semua artis dan selebritis melakukan itu, banyak yang memang menggeluti dunia seni peran tanpa terlibat hal-hal seperti itu. Meski begitu dalam sebuah buku yang dituliskan oleh Moammar Emka, menjelaskan pengalamannya menceritakan bagaimana gemerlapnya kehidupan artis dan model serta sangat dekatnya kehidupan para artis dan model dengan dunia prostitusi.

Kasus prostitusi online ini semakin menyeruak dan menjadi perhatian publik setelah kasus sebelumnya yang diungkap oleh tim Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Jawa Timur menyeret banyak nama-nama artis. Terungkapnya artis-artis ini memang menambah daftar panjang artis yang diduga masuk dalam lingkaran prostitusi.

Prostitusi, kejahatan dan pelecehan seksual pada perempuan sering sekali dianggap terjadi karena kesalahan wanita yang kerap memancing syahwat pria hidung belang. Mulai dari dandanan berlebihan, pakaian yang mengumbar aurat, memiliki tubuh proporsional hingga alasan karena perempuannya yang dianggap murahan selalu menjadi sebuah motif untuk melakukan kejahatan seksual pada perempuan. Hal ini cukup menunjukkan ada yang tidak beres sejak dalam pikiran, mengingat nafsu seksual adalah sesuatu yang dapat ditahan.

Kejahatan dan pelecehan seksual pada perempuan terjadi bukan saja karena niatan ingin melakukannya, tetapi juga karena ketidakadilan gender yang sering sekali terjadi pada perempuan. Ketidakadilan gender yang terjadi pada perempuan tidak saja terjadi pada kehidupan sosial dan ekonomi saja, hal ini juga terjadi pada ranah politik. Menurut Ade Armando, pengamat sosial sekaligus Akademisi UI ini juga membenarkan bahwa ketidakadilan ini menjadi salah satu faktor mengapa kejahatan dan pelecehan seksual bisa terjadi pada perempuan.

“Seperti yang disampaikan oleh ibu anggota dewan DPR dari partai Golkar tadi, tidak semua perempuan dalam parlemen bersimpati pada perempuan-perempuan lainnya di luar sana. Bahkan banyak yang tidak bersimpati pada pekerja seks komersial dengan menganggap sebagai perempuan murahan.” jelas Ade Armando.

Dalam catatan akhir tahun yang dibuat oleh Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan), selama tahun 2017 saja ada sebanyak 348.446 kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan. Komnas Perempuan juga mencatat kekerasan pada perempuan lebih rentan pada wilayah domestik atau personal, artinya pelaku adalah orang yang memiliki hubungan darah dengan korban. Selain ranah domestik, Komnas Perempuan juga mencatat ranah publik atau komunitas dan ranah negara menyumbang angka kekerasan, kejahatan dan pelecehan seksual.

Dalam catatan itu semakin memperjelas bagaimana posisi perempuan sangat rentan menjadi obyek kejahatan, kekerasan dan pelecehan seksual. Selain itu budaya patriarki yang mengakar, semakin membuat lebih jelas bagaimana ketidakadilan gender terjadi. Hal ini bisa saja terjadi jika, kaum pria yang sadar dan terdidik mau saling mengingatkan kepada kaum pria lainnya untuk tidak seksis dalam memperlakukan perempuan. Namun juga menjadi hal yang penting bagi perempuan lainnya yang sampai saat ini masih tidak memiliki empati terhadap korban kekerasan, kejahatan dan pelecehan seksual untuk mulai sadar dan tidak menghakimi korban.

Be Sociable, Share!