/Rezim Pembunuhan Demokrasi

Rezim Pembunuhan Demokrasi

LPM Progress – Sidang Kriminalisasi terhadap 26 orang aktivis yang terdiri dari 23 buruh, 1 mahasiswa, dan 2 orang dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta yang ditetapkan menjadi tersangka oleh Kepolisian pada aksi penolakan Peraturan Pemerintah (PP) No. 78 tahun 2015 yang terjadi didepan Istana Negara pada 30 Oktober 2015 lalu berlangsung di Ruang Kartika 4 Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat pada Senin (28/03) menghasilkan kekecewaan. Ratusan demontrans dari berbagai elemen masyarakat hadir mengawal jalannya persidangan.

Kekecewaan dirasa para terdakwa dan 25 kuasa hukum terdakwa saat memasuki ruang persidangan karena belum ada satupun Jaksa Penuntut Umum yang hadir di ruang persidangan. Sidang yang seharusnya di agendakan pada pukul 11.00 WIB ternyata baru dapat berlangsung pada pukul 12.00 WIB, molor 1 jam dari yang di agendakan. Kuasa hukum dari pihak aktivis merasakan kekecewaannya kembali karena ada tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dirasa tidak sesuai dengan kasus yang terjadi yaitu pasal 286 – 288 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan, namun kali ini Jaksa Penuntut Umum memberikan konfirmasi bahwa adanya kesalahan dalam pemberian berkas.

Tigor Utapea kuasa hukum terdakwa memberi penjelasan bahwa kami diberi 2 panggilan yang datangnya bersamaan yaitu pasal 216 – 218 KUHP tentang Kejahatan Terhadap Penguasa Umum dan pasal 286 – 288 tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan. Jaksa Penuntut Umum tidak mampu memberikan penjelasan kenapa terdakwa dikenai pasal 286 – 288 tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum pun mengakui terjadinya kesalahan “persidangan ini sepertinya sangat dipaksakan sekali terbukti dengan adanya kesalahan yang terjadi “, tambah Tigor diluar ruang persidangan.

Karena adanya kesalahan, terdakwa mengajukan esepsi sehingga persidangan diundur sampai Senin, 4 April 2016 pukul 10.00 WIB dengan agenda pembacaan persidangaan. Akibat dari kekecewaan, seusai
agenda persidangan ratusan elemen masyarakat lantas tidak begitu saja meninggalkan tempat, namun dilanjutkan dengan melakukan aksi massa didepan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Menurut Hasim mahasiswa yang menjadi salah satu terdakwa mengatakan bahwa didalam persidangan ini terlihat jelas adanya paksaan terhadap kasus yang disangkakan pada para terdakwa dan ia pun mengatakan kesiapanya melakukan perlawanan untuk dakwaan yang menurutnya tidak jelas ini.

Perwakilan GBI (Gerakan Buruh Indonesia) pun mengatakan dalam orasinya bahwa tidak mungkin buruh, mahasiswa, dan siapapun itu melakukan aksi tanpa sebab dan alasan. Upah buruh rendah dan sistem kerja outsourcing hanya menguntungkan para Kapitalis, ini salah satu penyebab terjadinya demontrasi yang dilakukan buruh pada tanggal 30 Oktober 2015 lalu di depan Istana Negara. Negara yang katanya memiliki kebebasan berpendapat kenyataanya hanya dongeng semata, aksi yang dilakukan para aktivis buruh pada waktu itu ternyata berujung pidana tanpa alasan kuat. Dari pihak Kepolisian berasalan penangkapan itu didasari oleh tidak bersedianya para demontrans untuk membubarkan diri pada saat melakukan unjuk rasa didepan Istana saat waktu sudah menunjukan pukul 18.00 WIB. Terjadi pula tindak represif berlebihan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. ”Aparat kepolisian menyiksa kami didepan Istana, kami korban kriminalisasi, kami menyerukan perlawanan pada rezim Jokowi – Jk. Upaya ini akan terus dilakukan oleh rezim untuk melanggengkan Liberalisme di Negara ini, yaitu salah satunya PP No. 78 Tahun 2015 yang menyengsarakan buruh, sehingga kami perwakilan buruh di Indonesia menyatakan menolak PP No. 78 Tahun 2015 dan harus dicabut” tambahnya dalam orasi di depan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

(ega)

 

Be Sociable, Share!