/Surat Keputusan Rektorat Menimbulkan Tanda Tanya

Surat Keputusan Rektorat Menimbulkan Tanda Tanya

Progress – RAPIM (Rapat Pimpinan) Ormawa yang dilaksankan oleh BEM U dan DPM guna mensosialisasikan surat keputusan yang diberikan pihak Rektorat menimbulkan tanda tanya.

Minggu (23/4) bertempat di ruang 5.1.3 Kampus B Universitas Indraprasta PGRI ini molor dari waktu yang sudah dijanjikan. Kegiatan baru di mulai pukul 13.40 WIB.

Pembukaan RAPIM dimulai dengan pernyataan yang dilontarkan Dimas Fajar Nugraha selaku ketua DPM bahwa masa bakti kepengurusan BEM U, DPM, BEM F serta Unitas periode 2016-2017 akan di undur sampai Oktober karena adanya pelaksanaa Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (AI-PT) yang dilaksanakan bulan Januari sampai Oktober.

Pernyataan tersebut memicu berbagai pertanyaan dari pihak Ormawa yang hadir. Keputusan yang sudah disetujui oleh pihak BEM dan DPM atas surat keputusan rektor tersebut membuat beberapa ormawa kecewa, “kenapa negosisasi kepada Rektor diadakan sebelum sosialisasi, tindakan ini sangat mengecewakan karena tidak menyertakan ormawa dalam pengambilan keputusan” ujar Usmoyo perwakilan unitas TI.

Pasalnya pengunduran ini berdampak pada sistem kepengurusan, program kerja yang sudah ditentukan, dan mahasiswa tingkat akhir yang akan wisuda tahun ini. Soeleman selaku ketua BEM U menegaskan “Keputusan pengunduran ini sudah mutlak disampaikan oleh rektor, hal ini harus diselengarakan tidak bisa ditunda karena menyangkut kepentingan semua mahasiswa”.

Dalam hal akreditasi unindra ini ada beberapa aspek yang akan di nilai, salah satu nya adalah kegiatan Mahasiswa dalam hal ini ormawa menjadi elemen yang dapat mensukseskan kegiatan AIPT tersebut. Pihak BEM U juga menjelaskan jika data kepengurusan periode ini sudah dikirim ke koperteis, maka jika kepengurusan tidak di undur akan ada kekeliruan data karna pergantian dan itu akan menghambat akreditasi.

Namun penjelasan tersebut takayal membuat ormawa mengiyakan keputusan yang sudah ditetapkan tersebut. Ormawa meminta penjelasan sedetail mungkin tentang informasi AIPT ini. Topo selaku anggota BEM U menjelaskan “jika AIPT ini tidak berhasil maka Universitas akan di TUTUP dan ijasah yang sudah keluar akan menjadi ILEGAL”

Dari setiap penjelasan yang diberikan pihak BEM dan DPM tersebut akhirnya mau tidak mau keputusan harus diterima. Namun bagaimana dengan sistem yang menjadi berantakan setelahnya?
Nurul Afifah selaku ketua BEM FBS bahkan memperhitungkan akibat dari pengunduran ini yaitu akan ada kekosongan program kerja selama satu semester di BEM F dan Unitas karena terpotong oleh persiapan pemira dan libur.

Dan beberapa hal lain yang dipertanyakan seperti :
SK mukergab yang sudah di tetapkan. Apakah segampang itu akan di copot? Lalu bagaimanakah dengan legalitas kegiatan yang akan dilaksanakan bulan Mei s.d Agustus? Bagaimana dengan Musun unitas yang sudah disiapkan?
Bagaimana nasib semester 8 yang tertunda?

Diskusi kepengurusan ini berkahir tanda tanya. Tindak lanjut BEM U dan DPM adalah akan dilaksanakan nya pertemuan dengan Pihak lembaga BEM U, DPM, perwakilan BEM F, dan UKM.
(Tina)

Be Sociable, Share!